i (am) Blogger and U?

from X-periment to X-perience

Starter: Anime/Movie Sharing

Produk yang satu ini adalah aplikasi web yang dikhususkan bagi Anda yang ingin memiliki situs/web yang dengan fasilitas untuk menampilkan anime/movie dan dapat ditonton oleh para pengun [...]

WP Plugins: RSS to Post

RtoP adalah WordPress Plugins yang memudahkan untuk membuat post yang content-nya berasal dari blog/web lain dalam hal ini dengan memanfaatkan RSS. RtoP dapat menyimpan banyak RSS da [...]

Belajar Online: E-learning - Kuis & Soal

"Belajar Online: E-learning - Kuis & Soal", Software/aplikasi e-learning berbasis web yang dapat digunakan oleh pengajar/guru/pembimbing atau perorangan untuk membuat soal/kuis atau per [...]

Template Toko Online: Shopper

SHOPPER adalah HTML template (menggunakan Bootstrap 3.3.6) yang ditujukan untuk toko online. Template ini terdiri dari 6 halaman siap pakai yaitu home, product lists, shopping cart, det [...]

Aplikasi Web: URL Shortener Complete 1

URL Shortener Complete 1 adalah aplikasi yang membantu Anda untuk menjalankan situs/web yang memiliki fasilitas URL shortener. Pemendek URL sesuai namanya berfungsi untuk memangkas alam [...]

Toko Online Barang Digital 1

Toko Online Barang Digital 1 adalah paket full-features aplikasi toko online khusus untuk benda/barang digital seperti aplikasi/software atau ebook pdf, doc dkk yang dapat digunakan unt [...]

2015
03Mar

Jual Software Bajakan, Mall Bisa Didenda Rp 100 Juta

Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Hak Cipta No. 28/2014 pada Oktober 2014 lalu. Undang-undang itu disebut oleh Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Widyaretna, bisa membantu megeluarkan Indonesia dari daftar Priority Watch List yang dikeluarkan oleh US Trade Representative. Priority Watch List merupakan daftar negara di dunia yang diidentifikasi sebagai negara dengan tingkat pembajakan yang tinggi. Selain Indonesia, daftar tersebut juga mencakup Tiongkok, India, dan Rusia. “Keluarnya Indonesia dari daftar tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan perusahaan, khususnya dalam bidang teknologi, untuk membuka usaha di Indonesia tanpa merasa khawatir produknya dibajak," demikian ujar Widyaretna. Selain itu, danya pengaturan yang lebih jelas dan sanksi yang lebih keras di UU Hak Cipta juga dikatakan Widyaretna sepatutnya akan menekan angka pembajakan. UU No. 28/2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM menetapkan denda pelanggaran hak karya cipta yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.... detail [...]