i (am) Blogger and U?

from X-periment to X-perience

Aplikasi Web: URL Shortener Complete 1

URL Shortener Complete 1 adalah aplikasi yang membantu Anda untuk menjalankan situs/web yang memiliki fasilitas URL shortener. Pemendek URL sesuai namanya berfungsi untuk memangkas alam [...]

Aplikasi Web: Custom X

Aplikasi Web Custom X, software berbasis web dinamis dengan fitur utama adalah pembuatan SURVEY dan/atau POLLING dengan jumlah yang tidak dibatasi. Selain itu aplikasi ini juga memiliki [...]

Web Profil / Portofolio Basic 1

Web Profil/Portofolio Basic 1, aplikasi/software untuk mengelola portofolio (atau bisa juga dijadikan sebagai photo/image gallery) atau untuk menampilkan profil perusahaan maupun perseo [...]

Toko Online Barang Digital 1

Toko Online Barang Digital 1 adalah paket full-features aplikasi toko online khusus untuk benda/barang digital seperti aplikasi/software atau ebook pdf, doc dkk yang dapat digunakan unt [...]

Profile / Portofolio Pro 2

Aplikasi Profil / Portofolio Pro 2, software berbasis web untuk pengelolaan portofolio atau untuk menampilkan profil baik perusahaan maupun perseorangan. Selain itu software ini dapat p [...]

One-Page Portofolio / Gallery 3

One-Page Portofolio / Gallery 3 memiliki fitur-fitur yang sama persis dengan One-Page Portofolio / Gallery 1 tapi dengan theme/template yang berbeda.

2015
03Mar

Jual Software Bajakan, Mall Bisa Didenda Rp 100 Juta

Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Hak Cipta No. 28/2014 pada Oktober 2014 lalu. Undang-undang itu disebut oleh Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Widyaretna, bisa membantu megeluarkan Indonesia dari daftar Priority Watch List yang dikeluarkan oleh US Trade Representative. Priority Watch List merupakan daftar negara di dunia yang diidentifikasi sebagai negara dengan tingkat pembajakan yang tinggi. Selain Indonesia, daftar tersebut juga mencakup Tiongkok, India, dan Rusia. “Keluarnya Indonesia dari daftar tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan perusahaan, khususnya dalam bidang teknologi, untuk membuka usaha di Indonesia tanpa merasa khawatir produknya dibajak," demikian ujar Widyaretna. Selain itu, danya pengaturan yang lebih jelas dan sanksi yang lebih keras di UU Hak Cipta juga dikatakan Widyaretna sepatutnya akan menekan angka pembajakan. UU No. 28/2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM menetapkan denda pelanggaran hak karya cipta yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.... detail [...]