i (am) Blogger and U?

from X-periment to X-perience

Template Toko Online: Shopper Variant

SHOPPER-Variant adalah HTML template (menggunakan Bootstrap 3.3.6) yang ditujukan untuk toko online. Template ini terdiri dari 6 halaman siap pakai yaitu home, product lists, shopping c [...]

Online Shop Basic 1

Online Shop Basic 1 adalah paket minimalis aplikasi toko online instan yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis secara online. Aplikasi ini adalah aplikasi toko online yang "sudah [...]

WP Plugins: RSS to Post

RtoP adalah WordPress Plugins yang memudahkan untuk membuat post yang content-nya berasal dari blog/web lain dalam hal ini dengan memanfaatkan RSS. RtoP dapat menyimpan banyak RSS da [...]

Profile / Portofolio Pro 1

Aplikasi Profil / Portofolio Pro 1, software berbasis web untuk pengelolaan portofolio atau untuk menampilkan profil baik perusahaan maupun perseorangan. Selain itu software ini dapat p [...]

Belajar Online: E-learning - Kuis & Soal

"Belajar Online: E-learning - Kuis & Soal", Software/aplikasi e-learning berbasis web yang dapat digunakan oleh pengajar/guru/pembimbing atau perorangan untuk membuat soal/kuis atau per [...]

Profile / Portofolio Pro 2

Aplikasi Profil / Portofolio Pro 2, software berbasis web untuk pengelolaan portofolio atau untuk menampilkan profil baik perusahaan maupun perseorangan. Selain itu software ini dapat p [...]

2015
03Mar

Jual Software Bajakan, Mall Bisa Didenda Rp 100 Juta

Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Hak Cipta No. 28/2014 pada Oktober 2014 lalu. Undang-undang itu disebut oleh Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Widyaretna, bisa membantu megeluarkan Indonesia dari daftar Priority Watch List yang dikeluarkan oleh US Trade Representative. Priority Watch List merupakan daftar negara di dunia yang diidentifikasi sebagai negara dengan tingkat pembajakan yang tinggi. Selain Indonesia, daftar tersebut juga mencakup Tiongkok, India, dan Rusia. “Keluarnya Indonesia dari daftar tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan perusahaan, khususnya dalam bidang teknologi, untuk membuka usaha di Indonesia tanpa merasa khawatir produknya dibajak," demikian ujar Widyaretna. Selain itu, danya pengaturan yang lebih jelas dan sanksi yang lebih keras di UU Hak Cipta juga dikatakan Widyaretna sepatutnya akan menekan angka pembajakan. UU No. 28/2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM menetapkan denda pelanggaran hak karya cipta yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.... detail [...]